tugas menteri sosial. MAKASSAR (19 Maret 2021) - Permasalahan Stunting dan gizi buruk pada bayi dan anak menjadi permasalahan prioritas nasional yang perlu ditangani bersama antara pemerintah, swasta dan masyarak a t Penyuluh sosial memilki peran dalam penyampaian informasi dan edukasi bahaya Stunting kepada. tugas menteri sosial

 
 MAKASSAR (19 Maret 2021) - Permasalahan Stunting dan gizi buruk pada bayi dan anak menjadi permasalahan prioritas nasional yang perlu ditangani bersama antara pemerintah, swasta dan masyarak a t Penyuluh sosial memilki peran dalam penyampaian informasi dan edukasi bahaya Stunting kepadatugas menteri sosial  2

(3) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kabinet Indonesia Maju. Fungsi. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Bantuan Tunai K ementerian Sosial yang telah terbukti berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia. [1] Tugas Menteri Sosial. Hal itu juga yang membuat Inspektorat Jenderal mencetuskan gagasan akan permainan Mejong. id - Blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke sejumlah sudut Ibu Kota Jakarta menarik perhatian sejumlah kalangan dan mereka pun mendiskusikannya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KEPPKN , menyelenggarakan fungsi: a. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu. Penyusunan rencanaprogram dan evaluasi, serta penyusunan laporan,. Peran dan Tugas; 1 : Kementerian Dalam Negeri : Pelatihan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi hingga desa/kelurahan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti, bersama Bappenas, Kemendesa PDTT, dan BPS. Hari ini menjadi ajang bertemu. Segenap jajaran. Tugas & Fungsi Profil Menteri Daftar Menteri Makna Logo Visi dan Misi Kategori Berita Menteri Sosial Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Rehabilitasi Sosial. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. bahwa rehabilitasi sosial merupakan bagian dari pelayanan sosial yang wajib disediakan oleh. atau yang akrab disapa Bu Risma (lahir 20 November 1961) [3] adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 10. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang. c. Mencabut : Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat. go . E. 10, BN. Peraturan. H. 9. 86, LL SETKAB : 21 HLM. Mr. E. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Risma mengatakan, pihaknya hanya memiliki lima staf khusus menteri yang bekerja untuk Kementerian Sosial saat ini. dan sosial , sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia; b. Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, calon KPM PKH dan masyarakat umum. penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial; d. Tugas kementerian sosial : menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin maaf kak kalauu jawabannya salah -_-Iklan Iklan afnii22 afnii22Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). Pelaksanaan dukungan yang bersifat. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur. 6. Peraturan Menteri Sosial NO. Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 8. Pasal 16 Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) dapat memperoleh: a. Peraturan Menteri Sosial No. U. 7. 2. Sejarah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK. Etika administrasi disini berperan sebagai alat kontrol kepada para administrator dan yang terkait terhadap tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Kementerian Sosial RI terus menyalurkan Bantuan Sosial di tahun 2022, yakni bantuan reguler Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Kartu Sembako/BPNT untuk 18 juta KPM. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Perpres ini mencabut Perpres 11 Tahun 2015. 08 Januari 2018 Tanggal Pengundangan. Bertujuan untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat, kerja sama dengan departemen sosial universitas lain, melakukan seminar atau pelatihan, dan lain-lain. Pasal 30 (1) Kementerian harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Permensos No. Wanita yang masih menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) ini, pernah menjadi Wali Kota Surabaya selama dua periode. dengan mempertimbangkan beban kerja, tugas pokok dan fungsi pada instansi induk. Panduan ini merupakan penerapan tugas dan fungsi Ditjen Bina Bangda dalam mengkoordinasikan penerapan dan pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Perpres No. 9. 2018. com. Tugas dan fungsi. Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan. Anda ingin mengetahui struktur dan mekanisme kerja unit-unit di Kementerian Ketenagakerjaan? Unduh Peraturan Menaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan dalam format pdf. Pasal 17 Dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan. 1923 – Meninggal. 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);. Baca juga: Deretan Menteri yang Dijerat KPK, dari Era Megawati hingga Jokowi. 446,0 milliar 8. 1. 10. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja ditambah Partai Gerindra dan PAN yang. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Sosial. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KARANG TARUNA. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perbukuan. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial. Tentu saja, hal tersebut. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : a. Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan,. Tugas & Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut: Tugas: Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi: a. q. Penetapan standar rehabilitasi sosial. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/745/M/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 -- 2 cc. Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Tanggung Jawabnya. T. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. PERPRES No. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial lanjut usia di lingkungan direktorat jenderal rehabilitasi sosial dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri sosial republik indonesia, menimbang : a. Baca Juga: Jokowi: Dana APBD, APBN Diecer-ecer. bahwa untuk mendukung tugas Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang andal di. BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut : 1. Pasal 6 TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Sosial; dan. Fungsi Kementerian Sosial Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. . Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Maksud dan Tujuan 1. Pasal 2 PTK Mikro bertujuan untuk: a. Staf Ahli Bidang Ekonomi; c. Pasal 1 Kementerian Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Sosiat dipimpin oleh Menteri. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Sosial di bidangnya di wilayah masing-masing yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Sosial. Modul ini cocok untuk siswa SMA kelas XI yang ingin belajar sosiologi secara mandiri dan menarik. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Mohammad Yamin, S. 23. PENANGGUNGJAWAB 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri Perdagangan dan Industri: Sumitro Djojohadikusumo. bahwa dengan kondisi multi penyakit, berbagaiModul ini membahas tentang materi perubahan sosial yang meliputi konsep, faktor, proses, bentuk, dampak, dan tantangan perubahan sosial. Ada pula Menteri Sosial yang diinstruksikan untuk memberikan bantuan dan atau rehabilitasi sosial dan memberikan. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); 9. Bentuk. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Beni Sujanto memberikan bantuan bagi masyarakat kawasan terluar di Kepulauan Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Papua. 441,2 miliar 10. 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik SDM PKH. Si. mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat. . Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Menetapkan MEMUTUSKAN: 8. Menteri Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Perumusan,. 20. Bertujuan untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat, kerja sama dengan departemen sosial universitas lain, melakukan seminar atau pelatihan, dan lain-lain. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. promosl; Dasar Hukum. Batubara kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Sosial RI. bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi. Tipe Dokumen. Berdasarkan Perpres, Wakil Menteri Sosial bertanggung jawab kepada Menteri Sosial dan membantu Menteri Sosial memimpin pelaksanaan tugas di Kemensos. Dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas ekonomi, menteri keuangan akan bekerjasama dengan lembaga keuangan lain yang punya pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK. Pembenahan data dilakukan dengan penyatuan 4 pulau database: DTKS, PKH, BPNT/Program Sembako, dan BST menjadi data tunggal yaitu DTKS Baru. Kementerian Agama Rp70. - Menteri - Sekretariat jenderal sebagai pembantu menteri - Direktorat jenderal sebagai pelaksana - Inspektorat jenderal sebagai pengawas - Badan dan/atau pusat sebagai pendukung. Dr. Firman Dhika Permana (30301900139) Rizki Dwi Anggraeni (30301900303) Khusnita Wardani (30301900186) Azzahra Lintang Areta (30302000072) Andika Bobby Daffa P. Pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Tugas jabatan Pekerja Sosial berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut. D. Pasal 2 (1) Dalam memimpin Kementerian Sosial, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial di Daerah sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Alur pendanaan ini dapat langsung dilakukan oleh K/L. SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA NO. 2019. praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Susunan organisasi; Menteri: Muhadjir Effendy: Sekretaris Kementerian: Yohanes Baptista Satya Sananugraha: Deputi; Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana. Sekretaris Jenderal Kementerian. MAKASSAR (19 Maret 2021) - Permasalahan Stunting dan gizi buruk pada bayi dan anak menjadi permasalahan prioritas nasional yang perlu ditangani bersama antara pemerintah, swasta dan masyarak a t Penyuluh sosial memilki peran dalam penyampaian informasi dan edukasi bahaya Stunting kepada. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun. 10. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);. BAB III SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan FungsiSesuai tugas dan fungsi KemenPPPA sebagai K/L koordinatif, sepanjang tahun 2022 kurang lebih 13 peraturan perundang-undangan telah disusun. Dalam rangka pengisian anggota Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial dilingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia masa kerja tahun 2020-2024 kami mengundang putra putri terbaik Indonesia yang memilki integritas dan komitmen terhadap pengembangan SDM penyelenggara. Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL. Unduh pdf ini untuk mengetahui lebih lanjut. [8] Pengertian. 21 September 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, lembaga swadaya Masyarakat dan sumber lain. T. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan. 19. (2) Wakil Menteri diangkat dan. kemsos. Di Hari Jadi Pertambangan dan Energi, 2. Penyelenggaraan dan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial RI turut menentukan identitas untuk digunakan dalam seluruh kegiatan yang meliputi peringatan hari nasional tersebut. Staf Ahli Menteri dikoordinir oleh Koordinator Staf Ahli Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pada 25 Oktober 2019, Suahasil resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. (24 Agustus 1903 – 17 Oktober 1962) adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. E. 9. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Aplikasi SIKS - Next Generation - Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kem enterian Sosial menyelenggarakan fungsi: a. Pembagian Tugas Edukasi dan Sosialisasi 52-57 LAMPIRAN Lampiran 1 Surat Pernyataan Orang yang Sama 132 Lampiran 2 Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 133. Kementerian Perhubungan Rp33. perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dari aspek sosial budaya, aspek hukum aspek, aspek sumber daya manusia, aspek sarana prasarana,. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);. Baca juga: Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik. 4. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM); 3. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 2006) Ahli Parlimen Kedah Tengah: BN Menteri tanpa Portfolio: 1973 1974 Abdul Taib Mahmud (Lahir. 12. Staf Ahli Menteri terdiri atas: a. . Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugasnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Staf Ahli, dan Inspektorat Utama, dan 9 Deputi yang masing-masing membidangi. SuaraJawaTengah. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Penyuluh Sosial Masyarakat diutamakan berasal dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kemensos mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.